Enam tahun sudah peristiwa lumpur terjadi terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha berharap ada titik temu antara perusahaan dengan warga sekitar.
"Mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik. Kami berharap apa yang selama ini diharapkan warga terdampak maupun penanggungjawab, ada titik temu," kata Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Mei 2012.
Julian menegaskan, pemerintah terus mengikut perkembangan lumpur Sidoarjo. Dalam hal ini di bawah penanganan Kementerian Pekerjaan Umum. "Menteri PU nanti akan beri laporan terlebih dulu. Kalau memang ada progres atau perkembangan baru yang perlu, maka akan dilaporkan pada Bapak Presiden, sementara saya belum ada informasi untuk itu," kata Julian.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, tanggung jawab pemerintah sudah dibayarkan dan akan tuntas pada 2013. Djoko mengungkapkan Lapindo Brantas menjanjikan pelunasan tuntas 2012.
"Pembayaran kurang Rp1 triliun, sebagian dibayar tunai dan sebagian dibayar rumah. Lapindo juga menyiapkan semacam real estate," kata Djoko.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, penyelesaian ganti rugi warga terdampak semburan lumpur masih menjadi kewajiban pemerintah dan Lapindo Brantas.
"Kewajiban Lapindo yang tinggal Rp900 miliar. Menurut informasi akan diselesaikan dua tahap. Tahun ini sebagian, sebagian lagi tahun depan," kata Agung di Kantor Presiden, Selasa 29 Mei 2012.
Sedangkan tanggungan pemerintah untuk infrastruktur dan ganti rugi Rp1,8 triliun. "Jadi kami harap, baik pemeirntah maupun yang dijanjikan Lapindo sesuai dengan jadwal," kata Agung.
"Mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik. Kami berharap apa yang selama ini diharapkan warga terdampak maupun penanggungjawab, ada titik temu," kata Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Mei 2012.
Julian menegaskan, pemerintah terus mengikut perkembangan lumpur Sidoarjo. Dalam hal ini di bawah penanganan Kementerian Pekerjaan Umum. "Menteri PU nanti akan beri laporan terlebih dulu. Kalau memang ada progres atau perkembangan baru yang perlu, maka akan dilaporkan pada Bapak Presiden, sementara saya belum ada informasi untuk itu," kata Julian.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, tanggung jawab pemerintah sudah dibayarkan dan akan tuntas pada 2013. Djoko mengungkapkan Lapindo Brantas menjanjikan pelunasan tuntas 2012.
"Pembayaran kurang Rp1 triliun, sebagian dibayar tunai dan sebagian dibayar rumah. Lapindo juga menyiapkan semacam real estate," kata Djoko.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, penyelesaian ganti rugi warga terdampak semburan lumpur masih menjadi kewajiban pemerintah dan Lapindo Brantas.
"Kewajiban Lapindo yang tinggal Rp900 miliar. Menurut informasi akan diselesaikan dua tahap. Tahun ini sebagian, sebagian lagi tahun depan," kata Agung di Kantor Presiden, Selasa 29 Mei 2012.
Sedangkan tanggungan pemerintah untuk infrastruktur dan ganti rugi Rp1,8 triliun. "Jadi kami harap, baik pemeirntah maupun yang dijanjikan Lapindo sesuai dengan jadwal," kata Agung.